Jakarta – Tol sepanjang 3.020 kilometer (km) siap beroperasi dalam periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Hal ini disampaikan oleh Ketua Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), Subakti Syukur.
Subakti menyatakan kesiapan dalam menyambut masyarakat yang akan melakukan perjalanan libur Nataru 2024/2025. Dia menyebut tol sepanjang 3.020 km yang beroperasi di Indonesia dalam kondisi mantap dan siap melayani pergerakan masyarakat selama arus lalu lintas Nataru.
“Kami memastikan seluruh ruas jalan tol dalam kondisi baik, terbebaskan dari beberapa pekerjaan pemeliharaan, serta telah mempersiapkan penambahan prasarana dan sarana pendukung, termasuk kesiapan petugas layanan di lapangan. Semua BUJT anggota ATI siap melayani masyarakat pengguna jalan tol di seluruh Indonesia,” kata Subakti dalam keterangannya, dikutip Rabu (11/12/2024).
Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pemangku kepentingan lain untuk kesiapan beberapa ruas tol fungsional. Setidaknya ada 120 km tol baru yang akan dioperasikan fungsional untuk mendukung rekayasa lalu lintas selama Nataru ini. Terkait kebijakan waktu fungsionalnya, pihaknya mengikuti kebijakan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan Korlantas Polri.
Dia menjelaskan berbagai infrastruktur tol, sarana dan prasarana, dan kesiapan petugas layanan telah dipersiapkan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menyambut arus lalu lintas Nataru. Di beberapa ruas tol telah dilakukan pelebaran lajur.
Subakti menjamin kondisi tol dipastikan baik, terbebaskan dari kerusakan, lubang dan berbagai pekerjaan perbaikan, memiliki perambuan lengkap, serta marka jalan yang terlihat jelas sehingga memungkinkan dilalui dengan baik.
“Semua BUJT mengkonfirmasi untuk memfungsikan dan menyiagakan unit tambahan peralatan transaksi tol, derek, ambulan, kendaraan patroli dan rescue, kamera pantau dan traffic management system, serta berbagai peralatan penunjang rekayasa lalu lintas lainnya,” terang Subakti.
Tol Fungsional
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATI, Kris Ade Sudiyono menyampaikan bahwa ruas-ruas tol yang diharapkan dapat dioperasikan fungsional selama Nataru, antara lain ruas tol Solo-Jogja, Seksi Kartasura-Purwomartani untuk segmen Klaten-Prambanan; ruas tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap 1 Probolinggo-Besuki untuk segmen Gending-Kraksaan; ruas tol Jakarta-Cikampek II Selatan untuk segmen Sadang-Kutanegara; ruas tol Pekanbaru-Padang untuk segmen Padang-Sicincin; ruas tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi Parapat untuk segmen Kuala Tanjung-IC Indrapura, ruas tol Binjai-Langsa Seksi 3 untuk segmen Tanjung Pura-Pangkalan Brandan; dan ruas tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 untuk segmen Padang Tiji-Seulimeum.
Menurut Kris, ruas-ruas fungsional tersebut kondisinya belum cukup sempurna dan ideal dalam hal kelengkapan perambuan, marka, penerangan jalan, maupun konektivitas jalan akses dengan jalan nasional maupun jalan daerah. Untuk itu, diminta masyarakat benar-benar berhati-hati selama menggunakannya dan mematuhi dan mengikuti arahan petugas lapangan.
Dalam hal kesiapan infrastruktur, sarana dan prasarana, serta petugas layanan yang menjadi domain utama operator tol, Kris memastikan semua BUJT anggota ATI di seluruh Indonesia telah mempersiapkannya dengan baik. Monitoring kondisi lalu lintas di jalan tol secara real time dapat diakses langsung di berbagai platform aplikasi yang disediakan para operator tol maupun Kementerian PU yang akan terhubung ke berbagai kamera lapangan.
Di rest area telah dilakukan penataan jalur lintasan, parking capacity report, himbauan berbagi dengan pengaturan waktu beristirahat, penyiapan paket makanan siap saji dan siap santap yang memungkinkan take away, dan lain-lain. Jika kondisi tempat istirahat jalan tol padat, Kris meminta masyarakat tidak memaksakan beristirahat di bahu jalan.
Dia juga menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan kantor layanan gerbang tol, tempat layanan publik, kantor instansi pemerintah, dan lain-lain, di luar jalan tol sebagai tempat istirahat sementara. Secara khusus di Nataru kali ini, Kris meminta untuk dilakukan koordinasi pengaturan lalu lintas di jalur-jalur kritis terutama di konektivitas akses jalan tol dengan jalan nasional maupun jalan daerah.
“Kepadatan dan kemacetan, biasanya terjadi justru di beberapa persimpangan dan penyempitan jalan nasional dan jalan daerah, yang berdampak ke kepadatan di jalan akses dan gerbang tol yang terkoneksi ke jalan nasional/jalan daerah tersebut. Untuk itu, partisipasi Pemerintah Daerah dan kewilayahan sangat diperlukan untuk kelancaran lalu lintas ini,” imbuh Kris.
