Bandung Barat – Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat (KBB) digeruduk sejumlah orang yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Bandung Barat Menggugat, Selasa (3/12/2024) sore.
Hujan rintik tak menyurutkan langkah massa aksi yang berasal dari kalangan mahasiswa, santri, hingga pemuda se-Bandung Barat untuk menyuarakan tuntutan mereka mengenai pelaksanaan Pilbup KBB yang dinilai sarat pelanggaran.
Massa aksi sempat terlibat saling dorong dengan polisi yang berjaga di depan kantor KPU KBB, Jalan Raya Purwakarta-Padalarang. Mereka meminta pelanggar Pilkada agar ditindak tegas.
“Kami meminta ada pemungutan suara ulang di TPS se-KBB. Kami juga minta supaya bupati dan wakilnya yang melakukan money politic agar ditindak,” kata koordinator aksi, Dudi Firmansyah saat ditemui.
Menurutnya, pelaksanaan Pilkada di Bandung Barat dinodai oleh adanya aksi money politic yang dilakukan kontestan. Untuk itu, selain KPU juga Bawaslu diminta untuk bertindak.
“Bagi-bagi amplop ini kan menandakan Pilkada tidak demokratis, suara tidak sah. Maka Pilkada ini menurut kami harus diulang,” kata Dudi.
Pilkada yang sudah berjalan ini, dinilai menghasilkan pemimpin yang kualitasnya tidak baik karena ternoda praktik kecurangan. Pihaknya juga menilai pemimpin yang melakukan money politic rentan melakukan korupsi.
“Praktik kecurangan politik seperti ini menghina masyarakat KBB. Kami juga meminta agar pihak seperti kades yang terlibat, serta penyebar money politic bisa diadili juga,” ucap Dudi.
Sementara itu, Ketua KPU Bandung Barat, Ripqi Ahmad Sulaeman mengatakan pihaknya hanya bersifat sebagai penyelenggara pemungutan suara hingga penetapan pasangan pemenang.
“Kami hanya menjalankan apa yang jadi ketentuan, pelanggaran yang disampaikan ada mekanismenya. Kalau memang sesuai dengan ketentuan dan ada rekomendasinya, ya kami siap jalankan,” ucap Ripqi.
